Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas IA

Jl. P. Diponegoro No. 21, Kel.Langkai, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

W3C
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya Kelas IA merupakan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya Kelas IA antara lain:

  • Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
  • Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
  • Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
  • Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
  • Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanan ,dan keuangan / umum/perlengakapan).
  • Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

KETUA PENGADILAN

  1. Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
  2. Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
  3. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
  4. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
  • Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para Hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
  • Masalah-masalah yang timbul.
  • Masalah tingkah laku / perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
  • Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
  1. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
  2. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

 

WAKIL KETUA PENGADILAN

  1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
  2. Mewakili dan melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
  3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
  4. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawasan, yakni melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

 

HAKIM

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat laporan kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya;
  2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pada unit-unit kerja di Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya, sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya Kelas IA;
  3. Melaksanakan pengawasan dan pengamatan (WASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung;
  4. Menerima, memeriksa dan memutus perkara;
  5. Membuat Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan;
  6. Melakukan Mediasi Perkara-perkara perdata atas penunjukan para pihak berperperkara/majelis hakim yang memeriksa perkara bagi hakim/hakim bersertifikat mediator;
  7. Melakukan diversi dalam perkara-perkara pidana anak bagi hakim anak;
  8. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis hakim;
  9. Memeriksa dan meneliti kebenaran berita acara persidangan, serta menandatangani bagi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
  10. Membuat, memeriksa dan meneliti serta menandatangani putusan;
  11. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya.

 

PANITERA

  1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaaan serta pengorganisasiannya.
  2. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
  3. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
  4. Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan perkara pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
  5. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
  6. Membuat akta dan salinan putusan.
  7. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
  8. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh pimpinan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

 

SEKRETARIS

  1. Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA;
  2. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan;
  3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
  4. Mengkoreksi dan mengkoordinir surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
  5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  6. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan.
  7. Memeriksa barang-barang dari toko yang melampirkan faktur dan kwitansi kemudian di opname dan diserahkan ke Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk disimpan di gudang barang persediaan dan didistribusikan sesuai dengan permintaan masing-masing sub bagian.

 

PANITERA MUDA PIDANA

  1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
  3. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II.
  4. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
  5. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.
  6. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
  7. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
  8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
  9. Menyiapkan berkas permohona grasi.
  10. Menerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda hukum.

 

PANITERA MUDA PERDATA

  1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
  3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
  4. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III.
  5. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
  6. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
  7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
  8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

 

PANITERA MUDA HUKUM

  1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
  3. Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa.

 

PANITERA MUDA KHUSUS PHI

  1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
  2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara HI.
  3. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
  4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
  5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan kasasi .
  6. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

 

PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR

  1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.
  3. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II.
  4. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
  5. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya.
  6. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
  7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
  8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.

 

PANITERA PENGGANTI

  1. Membantu hakim/majelis hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, yang antara lain meliputi:
  • Mengetik penetapan penahanan;
  • Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
  • Mengetik petikan putusan dan hal-hal lain terkait dengan penyelesaian perkara;
  • Menyampaikan perintah majelis hakim/hakim kepada jurusita/jurusita pengganti guna pemanggilan atau pemberitahuan;
  • Mengkoordinasikan terkait persiapan persidangan kepada majelis hakim/hakim.
  1. Mengisi pemutakhiran data perkara dari semua proses persidangan sampai dengan akan minutasi ke dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) /CTS (Case Tracking System) sesuai dengan tugas dan fungsi Panitera Pengganti.
  2. Menyerahkan berkas perkara kepada kepaniteraan Perdata/Pidana/Tipikor/PHI bila berkas perkara telah diminutasi.

 

KASUBBAG PERENCANAAN,TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

  1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
  2. Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  3. Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun sekretariatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal
  4. Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, tekn informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
  5. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan Pengadilan Negeri /Tipikor/HI Palangka Raya.
  6. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagiann perencanaan, IT dan pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
  8. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan serta menyampaiakan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya.
  9. Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP),
  10. Rencana Strategis (RENSTRA),
  11. Rencana Kinerja Tahunan(RKT),
  12. Indikatir Kerja Utama (IKU)
  13. dan Laporan Tahunan (LT)
  14. .Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

 

KASUBBAG  KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

  1. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
  2. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri.
  3. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.
  4. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
  5. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.
  6. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
  7. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
  8. Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan pengadilan negeri.
  9. Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

 

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

  1. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk.
  2. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
  3. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri.
  4. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
  5. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
  6. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
  7. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
  8. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
  9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri.
  10. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan.
  11. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
  12. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
  13. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
  14. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
  15. Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan
  16. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
  17. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja
  18. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  19. Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
  20. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.